Mencari Rumus Jitu Mengurai Konflik dan Kekerasan Lokal

Konflik dan kekerasan seolah tak ada habisnya, bahkan cenderung merembet dan menyebar bagai virus yang menyakitkan. Konflik memang tidak selamanya menimbulkan kekerasan, akan tetapi berapa banyak konflik yang tidak berujung pada kekerasan. Saya rasa banyak konflik yang di publikasikan oleh media berujung pada kekerasan. Kekerasan menjadi bukti nyata penyaluran emosi, kejengkelan serta kondisi penolakan akan hasil dan fakta yang disodorkan di depan muka. Hampir seperempat dari konflik yang dilaporkan mengakibatkan hilangnya nyawa, sekitar setengahnya mengakibatkan korban luka-luka, dan spertiganya berupa kerugian harta benda. Akibat  yang menyayat hati dari konflik dan kekerasan terenggutnya nyawa orang-orang yang tidak bersalah hingga mereka mati dengan sia-sia. Cita-cita, harapan, tujuan, rencana yang diingini tak terlaksana, hanya karena kekerasan yang tidak tau menau siapa yang diuntungkan dari adanya kekerasan tersebut.

Banyaknya kasus kekarasan lokal di Indonesia ini, seperti kita disajikan tontonan film live action dengan semua pemain menjadi figuran. Salah serang, salah pukul, salah tendang, tidak menjadi masalah yang penting saat sutradara mengambil aba-aba untuk beraksi mereka telah siap menyerang satu sama lain. Hal inilah yang menimbulkan banyak keprihatinan, seolah hidup kita lekat dengan konflik dan kekerasan. sedikit mengutip konflik-konflik yang terjadi belakangan ini di Indonesia, sekedar untuk mengingat kembali konflik-konflik yang ramai dan terjadi akhir-akhir ini.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat selama 2011 terjadi sedikitnya 103 kasus kekerasan pemerintah dan aparat terhadap rakyat terkait konflik sumber daya alam, seperti bentrok polisi dan massa pengunjuk rasa yang menduduki jembatan penyeberangan ferry Sape, Bima, NTB. Konflik dan kekerasan dalam sektor agraria seperti kasus Mesuji yang dilatarbelakangi sengketa lahan dan pihak pemodal perkebunan dan masyarakat dan kasus Bima pun tidak berbeda jauh keterlibatan aparat negara yang memicu konflik, laporan warga kabupaten Bima yang mengeluhkan berdirinya tambang awal 2011 di daerah mereka yang mengganggu pertanian, air bersih dan ternak warga sekitar tambang. Kasus di Bima Mesuji dan Bima dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam pembaharuan agraria dan reformasi agraria (landreform) yang menjadi mandat TAP MPR No. 9 tahun 2001.

Bentrok antar warga dan tetangga desa, bentrok antara FPI dengan warga di Palangkaraya yang diawali dengan penolakan masyarakat adat Dayak di Palangkaraya terhadap Front Pembela Islam (FPI). Mereka menyatakan masih trauma dengan kehadiran FPI di kota mereka, yang pernah melakukan beberapa kekerasan. Konflik dan kekerasan yang terbaru yaitu penyerangan terhadap warga di RSPAD, yang menelan korban 2 orang, kemudian terjadi bentrokan antar narapidana yang dipicu oleh kesenjangan antar narapidana dan kelebihan penghuni di Lembaga Permasyarakatan Krobokan, Denpasar, dengan 1 korban penusukan oleh tiga napi lainnya, kasus ini tentu amat disayangkan karena membuat napi lainnya trauma dan  juga merugikan negara karena disertai dengan kebakaran dan kerusakan fasilitas LP.

Semakin seringnya konflik dan kekerasan pecah membuat kita bertanya-tanya, kenapa masih begitu banyak konflik yang berakhir dengan kekerasan, padahal Indonesia adalah salah satu Negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan  pluralism. apa yang sebenarnya hendak dicapai dari adanya kekerasan ini. Kenapa kekerasan tidak dapat dicegah, bahkan seperti adanya keterbukaan serta izin yang seluas-luasnya untuk kekerasan. Dalam sebuah organisasi terkadang memang dibutuhkan sebuah konflik, bahkan konflik sedemikian rupa dibuat guna membangkitkan kepekaan, spontanitas, keperdulian, kecermatan pegawai dalam mengatasi suatu masalah, bahkan konflik dijadikan pemicu inovasi. Tetapi bagaimana jadinya ketika konflik muncul tetapi cenderung menggelinding seperti bola liar yang tidak tahu akhir dan penyelesainnya.

Para pengamat menyampaikan beberapa faktor berbeda yang dapat dihubungkan dengan konflik dan kekerasan lokal. Faktor-faktor tersebut adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakpastian/guncangan pendapatan, pengangguran, ketidakadilan dalam pembangunan, dampak industrialisasi, desentralisasi, ketidakjelasan hak atas tanah, kesenjangan ekonomi dan pengaturan sumber daya regional. Selain itu konflik bisa terjadi akibat dinamika sosial seperti gagasan kelompok seperti antar kelompok agama dan antar kelompok etnis, dan faktor-faktor kelembagaan seperti sejauhmana konflik tersebut ditengahi dengan efektif, pemberian sanksi, dan penegakan hukum yang tegas oleh aparat.

Lalu, bagaimana cara yang paling jitu untuk mencegah, mengurangi dan menyelesaikan permasalahan konflik ini? Secara teoritis, Cristopher W. Moore (1986) mengajukan beberapa tipologi atau jenis penyelesaian konflik yang dapat diaplikasikan untuk bermacam jenis konflik, yakni penghindaran (conflict avoidance), diskusi dan penyelesaian masalah secara informal (informal discussion solving), negosiasi (negotiation), mediasi (mediation), keputusan administratif (administratif decision), arbitrasi (arbitration), keputusan hukum (judicial decision), keputusan legislatif (legislatif decision), paksaan tanpa kekerasan (nonviolent direct action), dan paksaan dengan kekerasan (violent direct action). Sedangkan Direktur Program Imparsial, Al Araf  menyatakan setiap permasalahan lokal harus dipantau dari hulu hingga hilir. Kekerasan hanyalah hilir, sedangkan hulunya ada di negara yang belum mampu mengatasi dan mencegah hal-hal yang memicu konflik dan kekerasan. Tentu perlu waktu dan usaha yang keras untuk meredakan konflik. Toleransi yang tinggi, saling pengertian dan saling menghargai adalah kunci untuk meredam konflik dan kekerasan. Semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram dan damai. Karena konflik dan kekerasan akan berdampak pada pembangunan, kesejahteraan dan perekonomian bangsa.

Qurrotul A’yuni

Penulis adalah Mahasiswa Semester Pertama

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman

Dan Penerima Beasiswa Unggulan Kemendiknas BPKLN tahun 2011